Sosialisasi Izin dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan UPTD KPH Wilayah I (Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Pidie, Sabang dan Aceh Jaya)

Jumat, 15 Juli 2016 Umum

Oleh operator_ivan

Banda Aceh

Saat ini masalah hasil hutan merupakan salah satu issu penting yang perlu mendapat perhatian dari kalangan pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan pelaku usaha bersama-sama. Seiring dengan itu kegiatan sosialisasi Peraturan Kehutanan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sangat perlu dilaksanakan. Lebih jauh lagi, hutan kita setiap tahun semakin berkurang, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana akan berakibar buruk pada kita semua. Kejadian yang kita rasakan saat ini termasuk global warming (pemanasan global) dan banjir pada sebahagian daerah merupakan salah satu akibat dari pengelolaan hutan yang tidak bijaksana.

Terkait dengan issu tersebut UPTD KPH Wilayah I yang meliputi Wilayah kerja di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya mulai gencar melakukan operasi dalam menindaklanjuti hasil peredaran kayu illegal. Kegiatan peninjauan lapangan dalam menertibkan perizinan dan peredaran kayu di wilayah cakupan UPTD KPH tersebut bertujuan agar selain menjaga income daerah juga menjaga kerusakan hutan akibat tindakan illegal logging tersebut. 

Peredaran kayu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan kerugian baik kerugian yang diterima oleh Pemerintah dalam bentuk tidak terpungutnya iuran Kehutanan dan kerugian yang diterima oleh masyarakat berupa kerusakan sumber daya hutan. Sehingga melalui sosialisasi tentang penggunaan hasil hutan masyarakat ini, pengusaha kayu ataupun masyarakat memahami prosedur dan hukum yang berlaku.

 

Sumber : KPH Wilayah I